REFERENDUM COLOMADU : Rina Iriani Enggan Berkomentar

Tri Indriawati/JIBI/SOLOPOS 17

Kondisi Jl Adisoemarmo Colomadu yang makin rusak, Senin (3/6/2013). (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)

KARANGANYAR – Bupati Rina Iriani, masih enggan menanggapi ancaman masyarakat Colomadu yang hendak menyelenggarakan referendum untuk membebaskan diri dari Karanganyar terkait persoalan lambannya perbaikan Jl Adi Soemarmo.

“Kalau soal itu [referendum] saya enggak mau nanggapi,” tegasnya saat dijumpai wartawan seusai menggelar perayaan Ulang Tahun ke-51 di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (3/6/2013) siang.

Rina yang baru pulang dari kunjungan kerjanya di Kalimantan mengatakan penanganan kerusakan Jl Adi Soemarmo tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Menurutnya, selama ini Pemkab telah mencurahkan perhatian yang cukup untuk perbaikan jalan di wilayah Colomadu itu.

“Jalan di sawahan itu kan tiap tahun sudah kami benahi, jadi kerusakan jalan bukan salahnya Pemkab. Jalan itu kan tiap hari dilewati truk-truk yang melebehi kapasitas jadinya ya ajur, jadi bukan salah Pemkab,” kilahnya.

Rina menilai masyarakat semestinya turut aktif mengawasi kendaraan yang melintas di jalan itu, sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan. Pengawasan penggunaan jalan, lanjut dia, tidak bisa hanya digantungkan pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) dan kepolisian.

“Itu tiap hari truknya yang lewat gila-gilaan, padahal di sana kan ada masyarakat yang bisa mengawasi dan melarang mereka melintas. Seperti di daerah lain kan juga begitu, masyarakatnya aktif menindak truk yang nekat lewat, jadi truk-truk enggak akan berani lewat lagi,” imbuhnya.

Rina mengklaim Pemkab tidak kurang-kurang mengucurkan anggaran untuk perbaikan Jl Adi Soemarmo setiap tahunnya. Namun, setiapkali diperbaiki, jalan kembali rusak lantaran kerap dilewati truk bermuatan melebihi kapasitas. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak hanya berpangku tangan dan aktif memantau truk yang melintas jika jalan itu sudah diperbaiki kembali.

17 Komentar untuk “REFERENDUM COLOMADU : Rina Iriani Enggan Berkomentar”

  1. Sebetulnya yang perlu digabungkan itu bukan Colomadu saja, tetapi jua Wilayah lain yang berdekatan dengan Solo dan seharusnya Kabupaten di sekitarnya tidak perlu berkeberatan, toh semuanya masih dalam bingkai NKRI, sebaiknya BATAS WILAYAH kota kota yang berkembang akan selalu DIPERLUAS wilayahnya secara PERIODIK, jadi DPR/Pemerintah Pusat perlu revisi UU PEMDA tahun 2004

  2. Taufiq Akhyar

    Untuk perluasan kota solo saya setuju wilayah Colomadu diambil alih dari Karanganyar karena terpisah dengan kabupaten tersebut lagipula bupati sekarang kurang peduli sehingga wilayah tersebut terlantar, untuk warga colomadu buat group di facebook untuk mengetahui apakah seluruh masyarakat setuju untuk membuat referendum

  3. Taufiq Akhyar

    Untuk perluasan kota solo setuju wilayah Colomadu diambil alih daripada menjadi wilayah yang terpisah dengan karanganyar Dan tidak terurus seperti sekarang, untuk warga colomadu buat group di Facebook untuk menggalang dukungan apakah setuju atau tidak diadakan REFERENDUM

  4. Saya usul bagaimana kalo Colomadu, Kartasura, Banyudono, dan Delanggu bergabung menjadi satu kabupaten Baru. Secara Geografis pasti akan sangat menguntungkan. Ayo bentuk kabupaten Baru!!

  5. bupati ki piye to, kok malah nyuruh warga ngawasi pengguna jalan, lha truss aparatmu di gaji tiap bulan kon ngopo jal…, jangan wajahmu aja yang di permak buuuuu…… tapi tolong perhatiiin jalan di colomadu…

  6. Wah payah baru jdi Di tingkat kab aj minta reftendum sue2 lak njaluk merdeka … anda2…ini mungkin andaa belum lahir aj colomadu dah masuk wil kra ,,,kok sekara ng orang pada aneh 2 ya . Xi Xi Xi Xi

    • Zaman Indonesia merdeka belum ada internet mas, sekarang sudah ada internet Colomadu pingin pisah dari Karanganyar. Mudah-mudahan warga Kartasura, Colomadu, Delanggu dan Banyudono mau berpisah dengan kabupaten lamanya dan bergabung menjadi satu kabupaten baru.

  7. sentot ganteng

    ora popo melu solo…ko jenenge we yo cocok karo solo….colomadu kan podo karo solomadu….meluo meluo . neng nyango dpr sek kono gawe undang2e gen iso pindah…..

  8. Mosok saya harus mengingatkan truk yg lewat,,,,yg ada nti mlh sya yg ditimpukin..gmana sih bu?? Yg bener aja…

  9. komentar ra cetho tiap tahun diperbaiki mana??? coba kita flashback kebelakang pas jaman peresmian embakarsi dihotmik juga awet itu tergantung bahannya kl main ditambal2 mana bisa bagus!!
    Trus mengenai dana BOS.. kmrn ponakan saya sekolah di solo suruh ngumpulkan ternyata di KARANGANYAR tidak tercaver dana BOS pdhal dr boyolali , sukoharjo diterima karanganyar mana???

  10. Pejabat perempuan yg bodoh….semua prasarana pemkab tanggungjawab pemkab…ada dinas2 terkait yg mengurusi nya,,tergantung pimpinan di pemkab tersebut….cepat lamban nya bertindak….stupid leader….

  11. Nggak usah lapor bupati Karanganyar. Kita langsung saja mengadakan referendum, Buat warga Colomadu, Kartasura, Delanggu, dan Banyudono kita bergabung saja menjadi kabupaten baru.

  12. Kalau seorang bupati dengan gelar seabrek komentarnya hanya begitu, pedagang kaki lima yang gak lulus SD aja bisa… Pirang mboro menenangkan Dan menyemangati warganya kok malah bikin kuping panas. Hadehhhhh….

  13. Itulah komentar seorang pejabat yang bodoh dan asal ngomong untuk membenarkan diri sendiri, jalan rusak alasannya karena dilewati truk, namanya jalan itu untuk umum jangan mencari kambing hitam, kalau sdh tahu jalanan tersebut dilewati truk-truk besar, ya sebaiknya cara memperbaikinya dengan kwalitas yang bagus (seperti jl tol), coba jalan tersebut di COR dengan kwalitas nomer satu dan dengan ketebalan yang cukup misal 50 cm ke atas pasti awet.
    Saya dukung referendum, colomadu bisa gabung dengan kab. Boyolali atau Sukoharjo. Minta ke dua kabupaten tsb mau gabung asal jalan dicor dengan kwalitas no.1 buat MOU

    • Saya usul bagaimana kalo Colomadu, Kartasura, Banyudono, dan Delanggu bergabung menjadi satu kabupaten Baru. Secara Geografis pasti akan sangat menguntungkan.

  14. agus wahyono

    Mungkin ngga hanya di colomadu saja jalan yang sudah rusak yang di akibatkan oleh truk bemuatan lebih,hal ini perlu di tertibkan oleh pemerintah bukan oleh rakyat kalau rakyat yang. Menertibkan nanti timbul anarki,masalah referendum apakah itu jalan terbaik,di pikir pikir dulu dooong…? Thanks

  15. komentar seorang bupati yang tidak bertanggung jawab !!! apapun masalahnya yang namanya pelayanan kepada publik tetaplah tanggung jawab pemerintah, masa malah nyuruh warganya melarang truk yang lewat, sangat keterlaluan itu bila keluar dari seorang pemimpin. Sangat tidak pantas !

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)

    A- A A+