PILKADES BOYOLALI : Kadaluarsa, Pilkades Ulang Dlingo Tuai Sorotan

Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS 11

BOYOLALI–Pemilihan kepala desa (pilkades) ulang di Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang dijadwalkan, Kamis (30/5/2013), menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.

Terkait pilkades ulang untuk kali kedua yang akan digelar di Desa Dlingo tersebut, Deklarator Forabi’12, Suyatno, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tidak konsisten terhadap peraturan yang mengatur tentang pilkades.

Sebab jika merunut pada Peraturan Bupati (Perbup) No 37/2006, pilkades ulang dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender setelah pilkades sebelumnya. Sementara pilkades ulang tersebut akan digelar kembali Kamis (30/5/2013).

“Kalau mengacu pada perbup tersebut, berarti sudah kadaluarsa dan ini tidak sesuai jargon Pemkab yang katanya tetap akan sesuai aturan dan tahapan-tahapan pilkades,” ujar Suyatno kepada Solopos.com, Selasa (28/5/2013).

Hal senada dikemukakan Koordinator Forabi’12, Eko Bambang Setiawan. Dikatakan dia, pilkades ulang sebelumnya digelar, Kamis (18/5/2013). Sehingga jika Pemkab konsisten dengan aturan yang ada, semestinya juga mengacu pada perbup sebagaimana menjadi acuan pilkades tersebut sejak awal.

“Kalau pilkades ulang direncanakan Kamis (30/5/2013), maka perhitungannya sudah melebihi batas maksimal lebih dari 30 hari kalender sehingga pilkades ketiga kalinya itu kami anggap inkonstitusional atau melanggar peraturan,” tegas Eko.

Sementara itu, saat dimintai tanggapan, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Turisti Hindriya juga menilai pelaksanaan pilkades ulang itu cacat hukum karena melanggar role of game atau aturan main yang tertera dalam Peraturan Daerah (Perda) No 11/2006 dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dituangkan dalam perbup.

“Semestinya [pilkades ulang] kembali digelar 18 Mei lalu,” kata Turisti.

Di sisi lain, menurut Turisti, jika dalam pilkades ulang itu kotak kosong kembali menang, sebaiknya jabatan kepala desa (kades) dikosongkan dan diisi dengan pelaksana teknis (plt).

“Kalau masih menang kotak kosong, jabatan kades sebaiknya dikosongkan dengan di-plt-kan. Sebab kalau dilanjutkan, ini bisa menjadi wajah buruk demokrasi,” tandasnya.

11 Komentar untuk “PILKADES BOYOLALI : Kadaluarsa, Pilkades Ulang Dlingo Tuai Sorotan”

  1. Pak cawades mang sadar sampean mung di apusi penguasa dan jd boneka mainan.kenapa mau pak de sadar sadar sadar.rasah kakean wacana.rasah perbud perda.sing jelas darurat cepat penguasa bikin kebijaksanaan.ojo politik lo.ojo politik.do melek o sing ombo.kupinge di lar.dadane di demek.

  2. pemimpin sing ora dikarepke rakyat’e,,, tapi isih ngeyel wae… mundur legowo mawon pakde

  3. aku mau cari utangan baru mau nyalon

  4. Tdk hanya pil des dlingo ke3 menang kotak kosong telak,tetapi pilgub jg menang telah no 1,no3 jago pdip hampir tdk ada suara.saudara2ku desa lain tdk bisakah meniru pemuda warga dlingo yg berjuang demi keadilan.tdk mau di interpensi.klau ada pilihan kepala desa ke4 lg dan anarki siapa yg ttg jwb.hayo do ngomongo

  5. pilkades 30 Mei telah di menangkan kotak kosong…………….
    cakades ‘ e wani maju meneh ra yo…………
    HIDUP KOTAK KOSONG …………….

  6. Kakaknya pak seno yg sering ngumpulin PNS bikin paguyuban, suruh jadi lurah dlingo gitu aza ko repot…….

    • Jenenge lurah brotoSENO seragame wayang.aji2ne teken pring yo bro.moda cah cah nilih lurah kok koyo dagelan ketoprak humor

  7. seuju kalau msh menang kotakl ksg seharusnya mmg kades dkosongkan,klu ttp berljt khawair suasana desa mkn panas dan terjadi perpechn…

  8. arogan udah jadi sifat penguasa mungkin kali ya

    • panji klantung

      Itulah sifat dsr manusia, serakah dan sombong membayangi stiap lgkah manusia. Meski sbgian msyrkat prnh mrsakan sakitx hati krn kebijakan penguasa, sbg wrga Boyolali mari berdoa agar pemimpin kita slalu di berikan hidayah oleh Allah SWT.

  9. panji klantung

    Kekisruhan pilkades Dlingo mrpkn tamparan keras bagi Pemkab krn ini adlh bentuk perlawanan masyarakat atas arogansi Pemkab slama ini atas intervensi dan stressing trhdap aparatur pemerintahan dan warga(rahasia umum). Smoga hal ini jd pelajaran bagi Penguasa bhw sbg seorang pejabat mrpkn PELAYAN MASYARAKAT/PAMONG bukan sebgai PENGUASA PENINDAS yang Arogan.

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)

    A- A A+