Perkumpulan Bayan Sukoharjo Tolak Insentif Pungut PBB

Ivan Andi M/JIBI/SOLOPOS 1

Ilustrasi warga membayar pajak bumi dan bangunan. (Foto: Dokumentasi)

SUKOHARJO—Perkumpulan Ketua Kebayanan (perangkat desa) se-Kecamatan Grogol, Sukoharko memprotes upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) 2012. Mereka juga menolak menerima insentif tersebut, karena upah pungut tersebut disunat.

Penolakan ini dilatarbelakangi, oleh kebijakan baru Pemkab Sukoharjo yang dinilai mereka kurang sosialisasi.

Ketua Kebayanan II Desa Madegondo, Gunawan Sapta Aji, 49, ketika ditemui Solopos.com, Senin (29/10/2012) di kantornya mengatakan kebijakan baru yang dimaksud adalah penurunan jumlah insentif secara signifikan.

Ia menjelaskan, ketika PBB masih dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten, para ketua kebayanan bisa mendapat 4,3 persen dari PBB yang masuk. Sedangkan sekarang, mereka hanya mendapat lima persen dari 4,3 persen tersebut.

Ia merasa, tak pernah mendapat sosialisasi yang jelas dari pemerintah.

“Para bayan memang mengandalkan insentif PBB. Tanah bengkok yang dipinjamkan kepada kami sudah enggak bisa diolah. Kalau disewakan juga murah. Tetapi, poin pentingnya adalah masalah sosialisasi,” ujar dia.

Kepala UPT Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kecamatan Grogol, Paulina Yuli, ketika ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (30/10), mengatakan dirinya pernah menyampaikan sosialisasi PP Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat pertemuan ketua kebayanan di Kwarasan, Senin (18/6) silam.

1 Komentar untuk “Perkumpulan Bayan Sukoharjo Tolak Insentif Pungut PBB”

  1. buat KPK,

    kab. sukoharjo rawan korupsi pak

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)

    A- A A+