KONFLIK KERATON SOLO: Status Hubungan NKRI-Keraton Digugat

Aries Susanto/JIBI/SOLOPOS 37

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

SOLO – Polemik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mulai melebar ke persoalan tata hukum kenegaraan.

Sejumlah sentana dalem Keraton bahkan mempertanyakan kembali status hubungan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan penerus Dinasti Mataram Islam itu. “Selama ini, hubungan antara Keraton dengan negara itu tak jelas. Termasuk, persoalan Keraton yang berlarut-larut sekarang ini, juga karena ketidakjelasan hubungan itu,” papar putra Paku Buwono (PB) XII, KGPH Puger kepada wartawan di Keraton, Minggu (3/6/2012).

Sejak NKRI berdiri, jelas Puger, Keraton memang menyatakan diri bergabung dengannya. Namun, penggabungan itu rupanya tak diikuti oleh kejelasan hubungan di antara kedua belah pihak. Sehingga, tegas Puger, sejumlah Keraton di Nusantara, termasuk Keraton Surakarta merasa dirugikan secara sosial, politik, budaya. “Kami memang bergabung dengan NKRI. Namun, tak berarti kami melebur. Keraton penerus Mataram itu tetap ada hingga sekarang. Nah, ini yang hingga kini tak jelas,” papar Puger.

Ketika pemerintahan Belanda berkuasa di Nusantara, lanjut Puger, hubungan keduabelah pihak saat itu sangat jelas. Kedua belah pihak saat itu bahkan terikat oleh perjanjian-perjanjian politik secara tertulis. “Saat itu, Dinasti Mataram bukan dijajah Belanda, melainkan posisinya sejajar. Begitu pun, setelah Belanda diusir oleh Jepang, posisi Keraton juga sejajar. Tapi, setelah NKRI berdiri, kenapa Keraton seolah-olah berada di bawahnya?” tanyanya.

Atas fakta sejarah itulah, Puger mendesak pemerintah untuk membentuk tim guna menyusun kembali kejelasan hubungan NKRI-Keraton. Selama hubungan itu belum jelas, kata Puger, pemerintah diminta tak ikut campur atas konflik Keraton saat ini. “Jika campur tangan itu dilatari atas kepedulian, kenapa baru sekarang dilakukan. Kan sudah telat. Kenapa tak dari dulu-dulu?” imbuhnya.

Puger juga tak sepakat jika Keraton hanya disebut sekadar bagian dari cagar budaya bangsa. Istilah cagar budaya yang disematkan pada Keraton, menutut Puger, sebenarnya untuk mempermudah urusan administrasi hubungan keduabelah pihak. “Namun, subtansinya Keraton bukan sekadar cagar budaya. Ia masih berupa pemerintahan yang bekerjasama dengan NKRI dalam menjaga nilai-nilai budaya Nusantara,” paparnya.

Sebelumnya, GKR Wandansari atau akrab disapa Gusti Moeng juga mempersoalkan kontrak politik antara Keraton dengan NKRI. Putri PB XII ini mengaku geram dengan sikap pemerintah akhir-akhir ini yang begitu getol mencampuri urusan internal Keraton. Bahkan, campur tangan itu mengarah hingga pencekalan sementara pemberian dana hibah kepada Keraton.

37 Komentar untuk “KONFLIK KERATON SOLO: Status Hubungan NKRI-Keraton Digugat”

  1. mbel gedhesss… po mung merga putrane Sinuwun Xll. Njur sak karepe udhelé, dhéwé??? Lha kraton ki, po nggonamu dhéwé? Eling… Lé, Nduk…!

  2. lha kok? Kraton ki po arep dipek dhewe…? Po yo mung anak2e Sunan XII thok sing rumongso nduwenï? sak karepé udhelé dhéwé!!!

  3. pasingsingan

    Wis Kraton surakarta dihapus wae nek anak2e PB 12 ndagel kabeh …

  4. Bingung aku dengan pola pikir mas Puger karo mb. Moeng.. angel jelaske wong paling ora mudheng..

  5. memang keraton g merasa dijajah,wong mangane didulang londo trs.sing dijajah kui rakyatmu.agak idialis dikit dong PAK PUGER(sory aq wegah manggil kanjeng gusti,soale g patut)

  6. walah sekarang tambah konyol mau mbalelo ke negara,setelah mbalelo terhadap raja,pingin kaya jaman dijajah belanda,ya sana dewan adat pergi saja ke negara belanda dan biarkan raja kembali berkuasa di kraton,ada model orang orang kaya begini ya..??

  7. Omong kosong kl jaman penjajah keraton sejajar dg penjajah..justru keraton ujung tombak penjajah dlm memuluskan penjajahannya, akhirnya penderitaan hanya dialami rakyat jelata diluar kraton..andai saat itu kraton punya prinsip dan tdk dipecundangi belanda, tentu rakyat akan matia2an membela tanahnya..tp krn feodalism rakyat tdk punya kekuatan apa2…

  8. coba moeng CS ada yg baca komen2 ini…pada merasa malu ga ya..?

  9. WIS BUBAR KRATONE

  10. sukma.sejati

    Kotrak politik antara keraton dengan RI ada benarnya untuk diperjelas apa sebenarnya yang terjadi dimasa lalu dan apa janji2 RI yang sebenarnya. Tapi para sentana mbalela ini bukan orangya yang mampu memperjuangkannya. Tak punya strategi dan berpolitiknya amburadul. kaya yaksa ngamuk apa sing cedak disawatke nganti kemben lan sarunge sing sisa hamung wirang.

  11. kalo urusan pemerintahan aja ngga mau diatur atur, giliran duit atau dana dari pemerintah tangane ngathung ra duwe isin tur ndlemis

  12. Hidup Gusti Bei sama Gusti Tejo kapan kita bisa makan soto bareng neng warunge Yu Kemplu ngarep museum ya?

  13. lagi podho mendem ciu yo?
    arep mbalelo marang negoro kowe ?
    kepengin digajul Hansip po?

  14. saya masih heran kenapa NKRI mau ikut campur dalam urusan dalem keraton solo. saya tidak terima apabila keraton dibawah NKRI karena keraton itu sendiri adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, saya hanya bisa berharap semoga masalah keraton solo cepat selesai secara baik-baik.

  15. dasar feodal londo.males ah nyembah2 lagi

  16. Ngemper Klewer

    Mas Bandono, juga mbak Moertiyah….., mbok eling njenengan niku mung diapusi priyayi bagus loro, Eddy lan Satriyo….., malah sedulur tunggal ratu, podo disemplaki kabeh….

  17. mungkinkah beliau ini iri dengan posisi keraton ngayojokarto hadiningrat.
    yang sejarahnya jelas dan tertuang…….kini keturunannya menyayangkan…??ahli sejarahpun ngga bisa meluruskannya.keraton surakarta mmng kehilangan sifat adiluhungnya….

  18. Dibikin gampang saja, biarlah kraton-kraton biar hidup sejajar dengan pemerintah, dus dengan demikian, Pemerintah NKRI “TIDAK PERLU LAGI” memberikan subsidi lagi.
    Gitu saja koq repot.

  19. coba kalo berani mundur dari senayan. tambah gembel kowe. gombal mukiyoooooooo….!

  20. Pangeran Sanggabhuwana

    Yaaa..itulah…bisa dilihat taraf intelektualitas genk anti rekonsiliasi…SANGAT MEMPERIHATINKAN…mereka gila hormat, saat ini mereka sedang kebingungan sehingga pemikirannya terganggu, omongannya jadi ngawur nggak karuan , langkah Hangabehi bergabung dengan Tejowulan yang didukung pemerintah sungguh sebuah pukulan telak, titik balik perjuangan Moeng cs termasuk Puger yang merasa paling berhak dalam menguasai keraton yg mereka anggap sebagai warisan keluarga.

  21. Ealahhh…wis podo ke blingerrr….!

  22. Wah.. berbahayyaa!!!
    Berarti benar perkiraan orang-orang banyak yang didzalimi oleh tiran minoritas yang sekarang menduduki keraton tanpa hak.
    Sulitnya memberi maaf, dan mengharuskan Tejowulan menerima Pidana Adat itu berarti memang jelas bahwa sudah ada oknum sentana yang main hakim sendiri dengan mendirikan lembaga hukum adat seperti layaknya negara.

    Mestinya rakyat, termasuk anggota Pakasa yang masih sehat jiwa, raga, dan fikirannya sekarang ini mulai eling dan bali ke jalan yang benar.
    Semakin jelas yang benar dan yang salah. Becik ketitik, Olo ketoro.

    Lhah Belanda yang sudah memecahbelah Mataram Surakarta menjadi 2 dengan berdirinya Jogja, kok malah dipuji-puji.
    Ingat pula bahwa Belanda telah membunuh Eyang Warengnya sendiri (Paku Buwono VI).. Lhah kok malah dipuji-puji.. Apakah ini tidak termasuk “Keturunan Yang Durhako”?

  23. …Huek huek huek…diguyu pitik mas puger ro mbak moeng…pinter ro kemintere akeh kemintere….lha kok malah nambahi mungsuh, nggugat NKRI…

  24. PUGER dan MOENG sepertinya mabuk/mendem habis minum2… Edan tenan wong iki

  25. Di zaman Belanda posisi Keraton sejajar dengan Kumpeni Belanda? Sejajar?
    Cobi ndoro Pangeran Puger dipun waos malih pasal pasal Perjanjian Giyanti. Pasal 3 lan Pasal 4…
    Itulah “HEBAT”nya Belanda2 olo itu..Yang dijajah tidak merasa kalo dijajah.. (sebagaian maksud saya)..
    Pokoknya Nenek Moyang kalian dulu (maaf nyuwun sewu), kalah PROFESIONAL dengan Ahli2 Hukum Belanda..
    Perlu diketahui, Fakultas Hukum sudah ada sejak tahun2 1565an di Universitas Utrecht.
    Istilah ” waduuh bajindhul, kojor aku, diapusi Londho” itu ternyata benar…

  26. HAHHAAAA..MAU MEMERINTAH SEBAGAI NEGARA SENDIRI /OTONOMI PENUH ? NANTI APA APA DIJUALIN OLEH PENGUASA KERATON..SEKARANG SAJA BARANG BARANG ANTIK DI KERATON SUDAH BANYAK YG HILANG DAN DIGANTI PALSU GITU KOK…..UTK KEBUTUHAN PERUT…..

  27. Weladalah….. piandelmu apa kok isa2ne ngomong ngawur ngono kui, Mas Puger. Ngomongmu ngono mau mesti asale saka ucuk2e Sengkuni. Sengkuni ngono seneng atine yen para sedulur podho crah. Lha Kraton Sala kui lemah uripe senen kemis, kok wani2ne nantang pemerintah RI sing sah. Keblinger kui. Eling Mas Puger…eling o, endi sing sedulurmu kandung endi sing mung ipe. Jenengan ojo gelem dijlomprongke !!!

  28. Untuk apa? Dia era demokrasi seperti sekarang ini sudah tidak ada celah lagi monarki, jika Solo Raya akan menggugat kembalinya DIS yang mengarah seperti DIY wah itu namanya kemunduran. Hal seperti itu akan menyulitkan trah kasunanan itu sendiri, beban semakin berat, penerus monarki pasti tidak mampu menanggung resiko dari suksesi, rakyat akan dirugikan oleh kelompok tertentu yang cenderung mengambil keuntungan dari status DIS. Kami meminta KGPH Puger mau membaca kembali secara teliti sejarah mataram Islam, tentu akan timbul kesadaran bahwa pasca Giyanti Dinasti Mataram Islam telah dihabisi oleh Belanda. Bukankah Sunan yang bertahta hanya dihidupi berupa tanah pinjaman Ratu Belanda, itupun sangat sedikit. Bukti sejarah bahwa pasca Kemerdekaan, Dinasti Mataram Islam, Kasunanan Surakarta ternyata tidak mampu mempertahankan status DIS. Oleh karena itu dengan rasa hormat, trah Dinasti Mataram Islam, Kasunanan Surakarta itu bukan hanya yang sekarang berseteru, di luar lebih banyak. Kami amat kecewa dengan sikap mereka, yang sekarang berseteru. Di mata kami yang di luar sekarang telah menunjukkan kemampuan untuk hidup, menghadang tantangan zaman, namun yang di dalam sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi menuntut kembalinya DIS itu sama dengan kemunduran, maka jangan pernah itu terjadi.

  29. PUGER dan MOENG sdg KESURUPAN

  30. Puger dulu pernah sekolah nggak si? Kalau hubungan sama negara sama tinggi kenapa aliran dana dari pemerintah tidak pernah ditolak selama ini? Dan kenapa justru kamu yang persoalkan status keraton setelah NKRI berdiri selama 67 tahun? Hello Moeng, kalau kamu tidak mau negara ikut campur kenapa kamu mempersoalkan dana dari pemerintah? Kelihatan sekali kan kalau kamu cuma mau uangnya tapi tidak mau tanggungjawabnya.

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)

    A- A A+