KONFLIK KERATON: Pakasa Siap Menjadi Ujung Tombak Dewan Adat Keraton

Aries Susanto/JIBI/SOLOPOS 22

  AKSI ABDIDALEM--Sejumlah abdidalem Pakasa membawa sesaji dan membentangkan poster yang berisi meminta Walikota Solo Joko Widodo mengembalikan PB XIII Hangabehi ke keraton tanpa KGPHPA Tedjowulan usai mengikuti wilujengan di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (31/5/2012). Abdidalem Pakasa dari Soloraya dan Jogja sowan ke keraton untuk menyatakan sikap atas kondisi keraton serta mendukung dewan adat keraton dan menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan keraton. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)


AKSI ABDIDALEM--Sejumlah abdidalem Pakasa membawa sesaji dan membentangkan poster yang berisi meminta Walikota Solo Joko Widodo mengembalikan PB XIII Hangabehi ke keraton tanpa KGPHPA Tedjowulan usai mengikuti wilujengan di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (31/5/2012). (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)

SOLO--Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) menyatakan kesiapannya menjadi ujung tombak dari Lembaga Dewan Adat Keraton. Mereka tak hanya siap untuk pasang badan dalam menolak hasil rekonsiliasi PB XIII Hangabehi dan KGPH-PA Tedjowulan. Melainkan, juga siap menjadi ujung tombak perjuangan Dewan Adat Keraton dalam mengembalikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

“Demi kepentingan Keraton, kami siap berdiri di baris terdepan. Termasuk untuk mengamankan acara jumenengan nanti,” kata koordinator Pakasa Soloraya, Probonagoro kepada wartawan, Jumat (1/6/2012).

Probo menegaskan, Pakasa akan membela Lembaga Dewan Adat Keraton sebagai institusi Keraton. Sehingga, apa yang diperintahkan Lembaga Dewan Adat adalah titah yang harus dijalankan. “Kami membela Keraton secara institusi. Bukan membela sosok personal, seperti raja. Kalau raja salah, ya harus diberi sanksi,” paparnya.

Saat ini, jelas Probo, sejak Keraton bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sistem pemerintahan yang berjalan di dalam Keraton ialah demokrasi. Sehingga, tak ada kekuatan absolut yang dipegang oleh seorang raja. “Raja bukan pemimpin tertinggi. Sebab, kerajaan sekarang sudah tak punya kekuasaan lagi. Jadi, yang berlaku sekarang ialah sistem pemerintahan, dalam hal ini ialah Dewan Adat,” terangnya.

Pakasa juga berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kembalinya DIS. Bersama Lembaga Dewan Adat, kata Probo, Pakasa juga terus mendorong penuh upaya-upaya hukum Dewan Adat dan politik demi tercapainya DIS. “DIS jalan terus. Proses hukum juga jalan terus. Kami, berjuang dari sisi tenaga dan doa,” paparnya.

Ditanya terkait sikap Pakasa atas acara jumenengan, Probo mengaku akan tetap mengikuti adat yang berlaku. Jika raja tak bisa hadir, katanya, maka acara tetap akan dijalankan. “Mungkin bisa diganti dengan pelaksana raja sekarang, seperti Gusti Puger,” paparnya. Namun, pihaknya belum sampai memikirkan rencana jauh ke depan akan penggantian PB XIII Hangabehi. “Masih jauh itu. Kami belum berpikir untuk menggantikan PB XIII Hangabehi,” terangnya.

Senada dengan Koordinator Pakasa Sragen, Rawuh Suprianto. Ia mengatakan bahwa Pakasa akan tetap setia kepada Keraton. Ia juga siap menjadi benteng pertahanan Keraton jika ada pihak luar yang mengusik Keraton.

22 Komentar untuk “KONFLIK KERATON: Pakasa Siap Menjadi Ujung Tombak Dewan Adat Keraton”

  1. Lurah Gemblung

    ““Demi kepentingan Keraton, kami siap berdiri di baris terdepan. Termasuk untuk mengamankan acara jumenengan nanti,” kata koordinator Pakasa Soloraya, Probonagoro kepada wartawan, Jumat (1/6/2012).”
    trus sing di “JUMENENG’ke sapa?

    keRATOn / keRAJAan, barasal dari kata dasar Ratu/Raja, kalau menyatakan membela “keraton” tp tdk mengakui “Ratu”nya, trus mbela sapa?

  2. mugi Gusti Ingkang Maha Kuwasa kepareng nyiramaken tirta kesabaran, murih waras-wiris sabrayat sakukuban

  3. Daerah Istimewa Surakarta ??? Istilah ini “wis kedaluwarso”. Kasunanan sudah diberi kesempatan memerintah DIS, sebagaimana Kasultanan Yogyakarta memerintah DIY. Fakta sejarah : Kasunanan gagal mengelola DIS, berbeda dengan Kasultanan yang mampu memegang kekuasaan di DIY. Jadi, lupakan saja DIS.

  4. lho lho pakasa ini kok bisa bisanya ngomong demokrasi,namanya kraton ya raja sebagai pimpinan,dewan adat bentukan siapa,itu bukan demokrasi tapi pemberontakan terhadap raja,prajurit kraton pada kemana ??masak takut pada pakasa yg jelas jelas mbalelo terhadap raja solo

  5. utamakan dahulu kepentingan yg lebih luas, yaitu mangembalikan SOLO(solo,sragen,klaten,sukoharjo,wonogiri,boyolali,karanganyar) sebagai panutan dan pusering tanah jawa, hilangkan friksi politik di keraton…kalau keraton sebagai contoh pusat budaya damai, akan membawa kedamaian di Indonesia…budaya lokal memperkuat budaya nasional….monggo hilangkan perbedaan…SOLO memberi contoh yg baik bagi Indonesia

  6. saya sebagai warga solo mewakili mayoritas warga solo mengharap para abdi dalem enggaL2 ngrampungi masalahE..
    Jk g segera selesai apa arti slogan ”SOLO the spirit of java” itu?
    skg spirit yg mana Yg jd panutan..?
    Atau diganti aja ”spirit of awut2an”…?
    Pripun?msh berkepala batu kah kalian..?
    SEMABH GUSTI.MATUR SUWUN..

  7. Dewan Adat kalau menolak Raja dan mau buat DIS ya silahkan aja, nmn jangan sekali-sekali gunakan nama Keraton spt Dewan Adat Surakarta atau apalah… Keraton Surakarta tetap memiliki Raja dan Mahapatih sebagai sumber / pusat budaya Kerajaan yang wilayah kerjanya berbeda dg pemerintahan, dimana fokus kerjanya adalah content budaya kerajaan surakarta dalam ekonomi kreatif dunia. Jadi mohon agar dipahami oleh Pakasa dan Dewan Adat agar siap-siap mundur dari Keraton Surakarta dengan legowo.

  8. kalaupun tidak cocok dan tidak senang dengan Rekonsiliasi, mbok ya jangan nemen-nemen to mas, filosofi jawa mengatakan “manungso kuwi kanggonan luput lan lali” eling mas..”Kalau sesama saudara itu, ibarat tega sakitnya, tapi tidak akan pernah tega matinya” yang lebih penting sekarang adalah bagaimana semua berupaya bareng-bareng kanti “sa iyek sa eko kapti” untuk mengembalikan “KONCORONING” Kraton Surokarto Hadiningrat

  9. Warga Baluwarti

    Semua jadi tahu dalang kisruhnya Kraton, ini siapa…., ternyata mbak Mbalelo dan mas Pacitan….

  10. Emper Klewer

    Sopo tho…, ketua ne Pakasa…., haaaa…haaa..haaaa….

  11. wargo ngrampal

    daripada nganggur, lumayan entuk seket-ewu sedino, njogo kraton…….

  12. Dewan Adat kalau menolak Raja dan mau buat DIS ya silahkan aja, nmn jangan sekali-sekali gunakan nama Keraton spt Dewa Adat Surakarta atau apalah… Keraton Surakarta tetap memiliki Raja dan Mahapatih sebagai sumber / pusat budaya Kerajaan yang wilayah kerjanya berbeda dg pemerintahan, dimana fokus kerjanya adalah content budaya kerajaan surakarta dalam ekonomi kreatif dunia. Jadi mohon agar dipahami oleh Pakasa dan Dewa Adat agar siap-siap mundur dari Keraton Surakarta dengan legowo dan sedih hati.

  13. sukma.sejati

    Dewan Adat ??? Tapi memanipulasi adat bahkan mempolitisir keluar dari adat itu sendiri. dewan adat yang satu ini sebenarnya mewakili adat yang mana dan adat siapa ??? jawa ilang jawane pupus kelangan oyote dibongkoki dadine awu kang kabur kanginan.

  14. Merdeka !!! Kisruh Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yg berlarut2 , harus segera diselesaikan oleh negara. Pemerintah harus tegas dalam menuntaskan masalah ini, sebab Keraton bukan sebuah negara yg berdaulat lagi, melainkan harus tunduk kepada NKRI ! Peace .

  15. Kalau demokrasi, kok pembentukan Dewan Adat tidak melalui proses pemilihan langsung oleh Seluruh Abdidalem dan Sentanadalem serta masyarakat se eks Karisidenan Surakarta atau se Eks Daerah Istimewa Surakarta ya?
    Sikap Dewan Adat yang arogan, tak toleran dan keras tak mengenal kompromi serta tak menunjukkan sikap rendah hati ini apakah justru tidak akan memperbesar antipati dan fobia masyarakat terhadap Keraton Surakarta..

    Sekarang saja kesan masyarakat tentang isi Keraton Surakarta sudah negatif, dan ditambah lagi dengan hal-hal yang seolah-olah mengada-ada..

    Sebaiknya Pakasa itu justru mampu menjadi penengah yang ikut serta mendamaikan fihak-fihak yang saling bertikai, agar tidak terkesan seperti ormas-ormas ekstrim.

  16. Kami yang sudah berada di luar lingkup kasunanan berharap yang lain tidak ikut-ikutan memelihara konflik ini. Kasunanan sudah benar di luar sistem politik, jangan diseret ke dalam sistem politik. Rakyat mataram minus kasultanan Yogyakarta, sebenarnya telah menikmati hasil-hasil yang telah dicapai selama ini. Bergabung dengan NKRI tanpa DIS adalah solusi bagi kerabat dan rakyat kasunanan. Tatalah diri anda, renungkan, bahwa rekonsiliasi adalah hak trah PBXII, yang berada di luar tetaplah di luar, yakinlah semuanya akan lebih baik.

  17. pakasa jangan mau menjadi cecunguknya sentana yang kecewa, karena dari 35 putro/putri dalem PB XII 29 orang mendukun rekonsiliasi hanya 6 orang saja yang menolak itu kroninya Mbak Moeng yang takut tidak bisa menikmati bantuan Pemerintah, sadar dan berfikirlah jernih saudaraku Pakasa jangan mau diperalat, sebenarnya saya sangat prihatin melihat kondisi Kraton sekarang ini.

    • Pangeran Sanggabhuwana

      koreksi mas Gibran, yang anti rekonsiliasi 5 orang bukan 6 orang ( yang satu sudah meninggal soalnya ).

  18. Pangeran Sanggabhuwana

    MEMANGNYA MEREKA ITU SIAPA KOK BISA BISANYA MENENTUKAN SIAPA YANG BERKUASA DI KERATON SOLO SAAT INI…..BEGO

  19. Kok kayane ora mundur isin, malah samsoyo ndodro. Soko Pemerintah, para budayawan, lan tokoh masyarakat olehe mrihatinke kahanan Kraton Sala, lan wis dho melu budidoyo amrih apike Kraton Sala dadi aset kabudayan lan kebanggaan warga masyarakat surakarta, kaya2ne ora ajine. Podho nggugu karepe dhewe.

  20. wis kono ben padha dheglenge. maune ana wong edan dikeplok’i, saiki sing ngeplok’i melu edan sisan. kraton surakarta hadiningrat dadi kebak wong ra waras

  21. Mas Probo dkk, pernah sekolah nggak si? Mungkin lupa kalau di sekolah itu diajarkan berpikir dulu sebelum bicara.

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)

    A- A A+