JLITHENG SUPARMAN: Dalang Nyentrik Sarat Kritik

0

WAYANG KAMPUNG -- Dalang Wayang Kampung Sebelah Ki Jlitheng Suparman memainkan lakon berjudul Yang Atas Mengganas, Yang Bawah Beringas beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Dalang Ki Jlitheng Suparman bisa dibilang dalang nyentrik. Sejak 2000, Jlitheng mengusung apa yang disebutnya Wayang Kampung Sebelah (WKS) untuk menyampaikan berbagai kritikan sosial. Wayangnya terbuat dari kulit bergambar manusia. Berbeda dengan wayang purwa yang tokoh-tokohnya berasal dari kisah Ramayana dan Mahabarata, tokoh-tokoh di WKS ini seperti halnya masyarakat kampung yang plural, terdiri dari penarik becak, bakul jamu, preman, pelacur, pak RT, pak lurah, hingga pejabat negara. Nama Karakter di WKS di antaranya Kampret, Karyo, Lurah Somad, Eyang Sidik Wacono, Hansip Sodrun dan Silvy.

Jlitheng juga menggunakan WKS sebagai media perlawanan terhadap perilaku seni yang menghamba pada kepentingan politik praktis. Dengan program Serangan Pentas yang digelar sejak 2009, WKS menghibur dan memberi pendidikan politik dan budaya ke pelosok kampung di Solo dan kabupaten di sekitarnya. Saat ini, Serangan Pentas yang digelar gratis ini sudah 71 kali manggung. Beberapa lakon yang sering dipentaskan adalah Atas Mengganas, Bawah Beringas atau Who Wants to be a Lurah.

“WKS selalu menyerukan antikekerasan, seperti lakon Atas Mengganas, Bawah Beringas, yang mengisahkan bahwa kekerasan bukanlah solusi,” kata Jlitheng saat ditemui di rumahnya, belum lama ini. Memandang adanya kasus kekerasan di masyarakat, tak serta-merta mutlak kesalahan pelaku. Perlu diperhatikan pula penyebab dari tindak kekerasan itu, seperti sikap pembiaran penyelenggara negara terhadap pelaku kekerasan.

Kekerasan dan arogansi yang menyebar di mana-mana, menurut Jlitheng, karena ada peluang sedang yang memberi peluang adalah penyelenggara negara. “Negara dalam hal ini penyelenggara tidak tegas, tidak lagi berlandas Pancasila, tidak hadir untuk melindungi warga dan kebebasan berpendapat. Obat mujarabnya ya mereka kembali ke Pancasila.”

Hal itu tergambarkan dalam salah satu adegan, karakter di WKS, Karyo, mengeluh tentang kemiskinan yang ia alami karena negara sudah tidak benar, salah dan kacau. Kemudian keponakannya, Kampret, meluruskan pendapat itu. Menurut Kampret, Indonesia tidak pernah salah, yang salah adalah pemegang Indonesia. Dari presiden hingga lurah, sebagai penyelenggara negara. “Yang salah orang yang tidak mampu mengawal Pancasila. Kalau pemerintah memperhatikan Pancasila, wong melarat diperhatikan. Tapi karena tidak perhatikan Pancasila, yang kita tidak diperhatikan.”

Jlitheng Suparman (JIBI/SOLOPOS/Ahmad Hartanto)

Penyadaran tentang kesalahan rekonstruksi Pancasila yang saat ini berlangsung juga diselipkan dalam WKS. Menurut Jlitheng, negara karut-marut karena sejak Orde Baru hingga reformasi, rekonstruksi Pancasila yang dibangun sudah keliru. “Dasar negara itu bukan kaidah moral individual tapi negara, kaidah negara bagi kebijakan etik negara dalam memproduksi undang-undang,” katanya. Negara, dalam hal ini pemerintah, harus menjalankan nilai-nilai Pancasila, bukan rakyat. “Maka keliru, dulu ada P4, kini ada empat pilar bangsa tapi yang disosialisasi ke masyarakat, mestinya pejabat.”

Jlitheng sendiri memang memiliki darah dalang dari kakeknya yang tinggal Wonogiri. Saat kelas IV SD, Jlitheng yang tinggal di Kampung Gremet, Manahan, Solo pindah ke Ngadirojo, serumah dengan kakeknya, Ki Guno Sudarjo. Melihat aktivitas kakek dan pamannya yang juga seorang dalang, ia tertarik menjadi dalang. “Saya sering diajak pentas oleh simbah dan paklik, dari melihat itulah saya mulai belajar,” kata Jlitheng saat ditemui di rumahnya di Desa Siwal, Baki, Sukoharjo.

Sistem belajar yang ia dalami bukan formal dengan mendapat arahan setiap waktu. Jlitheng belajar sendiri dari pengamatan, berlatih sendiri dengan sesekali mendapat arahan dari kakek atau sistem nyantrik. Saat menggembala ternak pun ia sempatkan untuk mendalang dengan disaksikan teman-temannya di ladang memakai media dedaunan sebagai wayangnya. Sejak saat itu, kemampuannya mulai terlihat dan mendapat perhatian dari kakek dan pamannya. “Awal jadi dalang yaitu saat ikut pentas kakek dan paman. Saya jadi dalang untuk pembukaan, istilahnya mucuki, memperagakan satu fragmen sekitar setengah jam hingga satu jam,” tutur Jlitheng.

Pengalaman manis tersebut membuat dirinya makin bersemangat menjadi dalang. Meski masih kecil, ia mendapat kepercayaan menjadi pembuka pementasan wayang. Tepuk tangan penonton, pujian yang datang, membuatnya bangga dan bersemangat.
Sejak Kelas II SMP, Jlitheng remaja kembali ke kampung kelahirannya Solo. Meski pindah kota, pamannya yang dalang sekaligus buruh bangunan di Solo tersebut sering mengajaknya ke Wonogiri untuk pementasan. “Karena belajar pertama di Wonogiri, banyak yang mengira saya orang Wonogiri, padahal saya asli lahir di Solo,” tutur dia. Hingga kuliah, Jlitheng lebih banyak mendapat tawaran pentas di Kota Gaplek.

Pada 1960-an hingga 1970-an, dalang bukan profesi utama. Dalang umumnya memiliki penghasilan utama dari pertanian atau buruh. Seperti kakeknya yang seorang petani dan pamannya buruh. Sehingga saat itu belum terdengar kabar ada dalang yang ngetop dan kaya raya. Pembayarannya, tutur Jlitheng, memakai sistem kompensasional, yaitu dibayar selain dengan uang, juga dengan bahan makanan, sajian saat pentas atau peralatan rumah tangga.

“Waktu kecil tidak berpikir soal profesi dalang dari aspek ekonomi, bayarannya berapa. Tapi aspek kesenangan dan kepuasan. Maka ndalang berlanjut hingga sekarang,” tutur dalang berpenampilan sederhana dengan pakaian serba hitam ini. Perjalanan pendidikan pedalangan makin matang setelah ia mendapatkan pendidikan di SMKI Solo atau yang kini disebut SMKN 8 Jurusan Pedalangan. Setelah lulus, ia masuk Fakultas Sastra Jurusan Sastra Jawa UNS. Beberapa prestasi awal kariernya yaitu saat kelas 1 SMP meraih juara II lomba dalang se-Wonogiri. Saat kuliah, ia masuk 10 besar dalang unggulan dalam Festival 50 Dalang di Solo.

JIBI/SOLOPOS/Ahmad Hartanto

Syarat dan Ketentuan:
  • Tulisan singkat, padat, Sopan
  • Tulisan bukan SARA, bukan fitnah, tidak promosi atau mendiskreditkan pihak maupun produk tertentu.
  • Format HTML tidak dapat ditampilkan, hanya file text yang akan ditampilkan.
  • (required)

    A- A A+